Pemkab Lombok Utara Targetkan Investasi Rp 1,5 Triliun di 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memasang target ambisius dengan membidik nilai investasi sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2025. Sektor pariwisata diproyeksikan menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah, didukung potensi wisata yang terus berkembang di kawasan ini.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Tenaga Kerja Lombok Utara, Erwin Rahadi, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap realisasi investasi terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi di Lombok Utara berjalan stabil dan berkelanjutan.

“Kita terus mendorong sektor-sektor unggulan, terutama pariwisata. Tahun lalu, pariwisata menjadi tumpuan harapan, dan hingga saat ini sektor tersebut menunjukkan kondisi yang stabil, meskipun masih berada dalam tahap pemulihan pascapandemi. Kunjungan wisatawan tetap terjaga, dan harapan kita tentu adanya peningkatan kunjungan ke depannya. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya dalam peningkatan penerimaan retribusi pariwisata,” ujar Erwin kepada media, Jumat (28/2/2025).

Erwin menambahkan, potensi retribusi dari kunjungan wisatawan di Lombok Utara terbilang besar. Pemerintah daerah mengandalkan penerimaan retribusi ini sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

“Hanya dari kunjungan wisatawan saja, kita sudah bisa mendapatkan retribusi yang langsung dikelola oleh sektor pariwisata. Ini menjadi salah satu alasan mengapa sektor pariwisata terus kita dorong,” tambahnya.

Selain pengembangan destinasi wisata, pembangunan infrastruktur pendukung seperti hotel dan restoran juga menjadi fokus Pemkab Lombok Utara. Pembangunan di kawasan wisata populer, khususnya di kawasan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), masih menunggu penyelesaian regulasi dari pemerintah pusat.

“Untuk pembangunan hotel dan restoran, saat ini kami masih menunggu keputusan pusat terkait status kawasan 3 Gili yang diharapkan dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Jika status tersebut sudah disepakati, barulah proses perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bisa kita proses lebih lanjut di daerah,” jelas Erwin.

Selain menggenjot investasi, Pemkab Lombok Utara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek investasi. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan setiap investor mematuhi regulasi, termasuk izin lingkungan dan kewajiban ketenagakerjaan.

“Kami berharap dengan masuknya investasi besar, angka pengangguran di Lombok Utara bisa ditekan. Karena itu, kami mewajibkan penggunaan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek yang dijalankan investor,” tegas Erwin.

Dengan target investasi sebesar Rp 1,5 triliun ini, Lombok Utara optimis mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Pemerintah daerah berharap geliat investasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.