VIRAL DI LOMBOK BARAT! KADES SESELA TANTANG ADU DATA BANSOS, WARGA TAK MAMPU DIDUGA MALAH BELUM MENERIMA BANTUAN

LOMBOK BARAT – Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial kembali menjadi sorotan di Kabupaten Lombok Barat. Kali ini, protes Kepala Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, M. Taufiq, terkait data desil penerima bantuan sosial menjadi perhatian setelah videonya beredar dan viral.

Dalam protesnya, Kepala Desa Sesela mempertanyakan kesesuaian data desil dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk membandingkan data tersebut dengan kondisi faktual warga yang selama ini dinilai layak menerima bantuan.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), bersama pihak kecamatan dan pemerintah desa, turun langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi warga di Desa Sesela.

Kepala Dinsos PPPA Lombok Barat, Arief Suryawirawan, bersama tim melakukan peninjauan lapangan pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Warga Tidak Mampu Belum Terima Bantuan

Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan sejumlah warga yang kondisi sosial ekonominya dinilai membutuhkan bantuan, termasuk warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, namun belum menerima bantuan pemerintah.

Menurut hasil peninjauan tersebut, sejumlah warga yang belum menerima bantuan justru tercatat berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4, kelompok yang menjadi sasaran utama berbagai program bantuan sosial.

Selain itu, ditemukan pula persoalan penerima bantuan yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar, namun bantuannya kemudian tidak lagi diterima.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Data DTSEN Menjadi Sorotan

Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis dalam program bantuan sosial.

Data tersebut merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial dan ekonomi yang kemudian dipadankan dan diperbarui melalui mekanisme pemerintah.

Namun, kondisi yang ditemukan di Desa Sesela menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan agar perubahan kondisi sosial masyarakat dapat segera tercermin dalam sistem.

Dinsos PPPA Lombok Barat menduga sebagian warga yang belum menerima bantuan perlu kembali diusulkan melalui mekanisme pemutakhiran data.

Pemerintah desa diminta melakukan pendataan ulang terhadap warga yang dinilai memenuhi syarat, kemudian mengajukan data tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Desa Diminta Segera Lakukan Pendataan

Dinsos PPPA Lombok Barat meminta pemerintah desa segera melakukan pendataan dan pengusulan warga yang belum tercatat atau belum menerima bantuan.

Data tersebut nantinya akan direkap sebagai bagian dari usulan pemerintah daerah untuk diteruskan sesuai mekanisme pemutakhiran data bantuan sosial.

Kepala Desa Sesela, M. Taufiq, sebelumnya menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi yang ditemukan pemerintah desa.

Menurutnya, persoalan tersebut dapat menimbulkan masalah di tengah masyarakat, terutama ketika terdapat warga yang dinilai membutuhkan bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima.

Sebelumnya, pemerintah desa juga menemukan persoalan terkait daftar penerima bantuan pangan. Sejumlah warga yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima, sementara penggantian penerima harus mengikuti persyaratan dan mekanisme berdasarkan kategori desil.

Persoalan tersebut membuat pemerintah desa meminta agar mekanisme dan akurasi data penerima bantuan terus dievaluasi.

Pentingnya Data yang Sesuai Kondisi Lapangan

Kasus di Desa Sesela menjadi pengingat pentingnya sinkronisasi antara data pemerintah dan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

Perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga yang sebelumnya mampu dapat mengalami kesulitan ekonomi, sementara kondisi warga lain juga dapat berubah karena faktor usia, kesehatan, pekerjaan, maupun kondisi keluarga.

Karena itu, keterlibatan pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data menjadi penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak tertinggal dari program bantuan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kini menindaklanjuti temuan tersebut melalui proses pendataan dan pengusulan kembali terhadap warga yang memenuhi persyaratan.

Masyarakat pun berharap proses pemutakhiran data dapat menghasilkan penyaluran bantuan yang lebih akurat dan benar-benar tepat sasaran.

Menurut Anda, apakah data penerima bantuan sosial di daerah Anda sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan?